Monday, August 31, 2015

PLN Bakal Tertibkan Pengguna Listrik Nakal di Seluruh Indonesia


Sektor pelanggan bisnis akan menjadi andalan perusahaan untuk menggenjot penjualan listrik tahun 2015. Tampak jaringan listrik di kawasan Kota Tua sedang diperbaiki oleh petugas PLN, Jakarta, Selasa (27/1/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) mengaku akan menertibkan para pengguna listrik nakal di seluruh Indonesia demi menciptakan penyaluran subsidi yang tepat sasaran.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir‎ mengungkapkan, PLN mengakui di lapangan ada beberapa masyarakat mampu yang menikmati subsidi dengan berbagai akal.

"Direktur saya kemarin keliling, ada rumah gede, mobil Alphard, listriknya 900 Watt, tapi itu tidak satu, AC pakai meteran listrik 900 Watt sendiri, pompa air sendiri, satu rumah bisa lima meteran listrik yang semua 900 Watt, kan ini‎ ngawur," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7/2015).

Sofyan melanjutkan, banyak pemilik rumah kontrakan atau rumah indekos yang memanipulasi penggunaan listrik dengan memasang meteran listrik 450-900 Watt per kamar. "‎Ini juga satu penggunaan yang bakal ditertibkan," tambahnya. 

Penertiban tersebut diakui Sofyan tidak akan mudah dilakukan. Dirinya memperkirakan penertiban tersebut akan memakan waktu hingga 2 tahun. Adapun dua hal yang bakal dilakukan PLN kepada pelanggan nakal tersebut adalah disarankan melakukan upgrade meteran listrik, jika tidak diancam akan dicabut penggunaannya.

Sofyan menjelaskan PLN saat ini memberikan subsidi listrik kepada 44 juta warga di seluruh Indonesia. Hal itu diakui Sofyan terlalu banyak mengingat data masyarakat kurang mampu di Indonesia hanya sekitar 15,5 juta orang sesuai dengan data penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Ketidaktepatan subsidi ini saya pikir besar sekali, puluhan triliun, ini kan bisa dipakai buat yang lain, buat orang miskin yang lain, buat kesehatan, buat pertanian, saya sih paling minta sedikit buat tambahin equity," paparnya.

Dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo Senin (13/7/2015) pagi. PLN meminta persetujuan dan dukungan kebijakan untuk menertibkan para pengguna listrik yang nakal tersebut. Tanpa pikir panjang, Sofyan mengaku Presiden Jokowi mengaku bakal mendukung hal itu. (Yas/Gdn)

Thursday, August 20, 2015

PLN Minta Suntikan Dana Rp8 T pada 2016



PLN Minta Suntikan Dana Rp8 T pada 2016

JAKARTA - PT PLN (Persero) akan kembali meminta suntikan dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2016 sebesar Rp8 triliun.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menjelaskan, suntikan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendanaan proyek listrik 35.000 mega watt (MW).

"Mudah-mudahan dalam waktu singkat yang Rp5 triliun pertama (tahun ini) cair. Tahun depan kita minta Rp8 triliun," ujar dia di kantornya, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Monday, August 17, 2015

Bermasalah dengan PLN, Warga Lapor ke Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Ombudsman perwakilan Provinsi Riau menyurati PLN terkait adanya laporan dua warga Pekanbaru terhadap pelayanan perusahaan tersebut. Kedua warga yang melapor tersebut, yakni Emi Ansar, di mana tagihan listrik sebesar 1.300 va miliknya membengkak sebesar 3.000 persen, dan Masbukin terkait tegangan tidak normal.
"Kami telah menyurati PLN dan meminta kepada PLN untuk melakukan klarifikasi dan membicarakan tindak lanjut isi laporan," kata Komisioner Ombudsman Riau, Dasuki di Pekanbaru, Sabtu (1/3).
Ia mengatakan, kemungkinan besar pada Senin (2/3) lusa PLN baru akan menerima surat Ombudsman tersebut dan diagendakan pertemuan dilakukan pekan depan. Selain pemanggilan PLN untuk meminta klarifikasi terhadap laporan Ansar, Ombudsman juga meminta klarifikasi terhadap laporan warga lainnya yang juga berkaitan dengan pelayanan PLN.

Friday, August 14, 2015

Subsidi Listrik Selama Ini Dinilai Politis



Subsidi Listrik Selama Ini Dinilai Politis


JAKARTA - Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Daryatmo mengatakan, pemberian subsidi listrik selama ini sifatnya politis dan tanpa berdasarkan pertimbangan ekonomi.

Pemerintah, menurut dia, terkesan hanya melihat nominal daya yang digunakan ketimbang keadaan penerima subsidi yang sebenarnya, sehingga menyebabkan penerima subsidi listrik membengkak dengan daya 450 dan 900 VA.